PENGURUS P3I BALI AUDENSI KE DPMPTSP BADUNG

  • 19 November 2018
PENGURUS P3I BALI AUDENSI KE DPMPTSP BADUNG
Ketua Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Bali, I Nengah Tamba, SH yang juga selaku Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali bersama beberapa anggotanya mengadakan audensi ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Badung yang diterima langsung oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Badung, I Made Agus Aryawan.ST.,MT beserta para Kepala Bidang, Senin, 19 Nopember 2018.
 
Tamba, menyampaikan maksud dan tujuannya audensi yaitu dalam rangka menyampaikan masukan, usulan dan aspirasi anggota P3I Bali dalam Penyelenggaraan Periklanan di Kabupaten Badung. Menurutnya P3I sangat mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Badung yang rencananya melakukan penataan atas keberadaan reklame agar lebih tertata dan tidak sembrawut. Namun yang perlu dilakukan tahap awal yaitu pendataan terhadap Reklame yang tidak berizin dan diluar Ketentuan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2014 yang dapat merugikan perusahaan Periklanan yang taat dan memiliki Izin resmi dari pemerintah Kabupaten Badung. Reklame yang tidak berizin tersebut selain merusak estetika kota juga berpotensi menyebabkan kehilangan potensi yang seharusnya masuk sebagai Pendapatan Asli Daerah Badung. Ketua P3I juga siap bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Badung Jika akan melaksanakan Penerbitan terhadap reklame liar tersebut. Terkait persyaratan perizinan khususnya yang memerlukan IMB pihaknya berharap bisa disederhanakan dan dikurangi sehingga pembayaran Pajak Reklame bisa disetorkan ke Pemerintah Kabupaten Badung.
 
Agus Aryawan mengucapkan terima kasih dan aprèsiasi atas kehadiran Pengurus P3I Bali ke Kantor DPMPTSP Badung, dan menyatakan akan memperhatikan semua masukan dan saran serta akan melibatkannya dalam proses Perubahan Perbup Nomor 80 Tahun 2014 yang rencananya dilaksanakan Tahun 2019. Selama proses penataan tentunya untuk sementara waktu Izin baru tidak diterbitkan (Moratorium) sampai regulasi ditetapkan. Tentunya penataan tersebut dilaksanakan tetap berpegang pada ketentuan normatif dan memperhatikan aspek kepastian hukum terhadap rekleme yang telah terbangun dan memiliki Izin dari Pemerintah Kabupaten Badung.
  • 19 November 2018

Berita Terkait Lainnya

Cari Berita