Penghentian Penyelenggaraan Pelayanan Izin Gangguan

  • 12 September 2017
Penghentian Penyelenggaraan Pelayanan Izin Gangguan

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3231/SJ tentang TIndak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 19 Juli 2017, dan Instruksi Bupati Badung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghentian Penyelenggaraan Pelayanan Izin Gangguan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, dapat diinformasikan kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Badung tidak lagi menerbitkan dan melakukan pemungutan retribusi Izin Gangguan mulai tanggal 20 Juli 2017.

2. Dokumen Permohonan yang diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung sebelum tanggal 20 Juli 2017 dan belum melakukan pembayaran retribusi dikembalikan.

3. Izin Gangguan tidak lagi sebagai persyaratan dalam penerbitan Izin Operasional selanjutnya.

Demikian untuk menjadi perhatian.

  • 12 September 2017

Berita Terkait Lainnya

Cari Berita