Dasar Hukum

  • Dibaca: 578 Pengunjung

DASAR HUKUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN BADUNG


  • UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK.
  • PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.
  • INPRES NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PAKET KEBIJAKAN PERBAIKAN IKLIM INVESTASI.
  • PERMENDAGRI NOMOR 24 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.
  • PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DI DAERAH.
  • PERMENDAGRI NOMOR 57 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.
  • PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
  • PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
  • PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 84 TAHUN 2016 TENTANG URAIAN TUGAS DINAS DAERAH
  • PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN MANDAT DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG DALAM PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
  • PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG.
  • KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 192/02/HK/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BADUNG.
  • Dibaca: 578 Pengunjung