Mars Dinas

  • Dibaca: 691 Pengunjung

LATAR BELAKANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


Latar Belakang

Dalam pelaksanaan Pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah kepada setiap warga negara dan penduduk sehingga metode dan prosedur senantiasa harus diaktualisasikan sesuai dengan harapan dan keinginan publik. Penyelenggaraan  pelayanan publik oleh aparatur pemerintah khususnya pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan masih dirasakan belum sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat umum dan kalangan dunia usaha sering mengeluhkan proses pelayanan perizinan oleh aparatur pemerintah, termasuk di dalamnya proses yang berbelit - belit, tidak transparan dan perlu biaya ekstra. Mereka sering bolak - balik dari satu kantor ke kantor yang lain hanya untuk mengurus suatu layanan perizinan dan non perizinan. Tentu saja hal ini membuat masyarakat menjadi merasa dipermainkan oleh aparat pemerintah, sehingga kinerja pelayanan publik secara keseluruhan menjadi buruk. Bagi kalangan dunia usaha masalah yang sering dikeluhkan adalah ketidakjelasan prosedur, biaya dan waktu pemrosesan izin yang tidak pasti selesainya, sehingga biaya yang dikeluarkan pada akhirnya tinggi. Bagi masyarakat kondisi ini menyebabkan kepercayaan kepada pemerintah menurun.

Merespon permasalahan tersebut, pemerintah Kabupaten Badung menerbitkan Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan tata kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung sebagai penyelenggara Perizinan dan Non Perizinan terbentuk dari sebuah proses dalam rangka pemerintah Kabupaten Badung mencari pola yang terbaik  dalam memberikan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat. Proses tersebut diawali dengan pembentukan Unit Pelayanan Terpadu ( UPT ) dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2008 tentang pembentukan Oraganisasi dan Tata Kerja Unit Palayanan Terpadu Kabupaten Badung. Karena UPT mengandung beberapa kelemahan, yang diantaranya masih diproses pelayanan perizinan dan non perizinan di SKPD terkait, biaya yang tinggi selanjutnya dilakukan terobosan untuk membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah rangka terwujudnya lembaga yang ( BES ) “Badung Excelent Service”, dimana pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dapat dilaksanakan pada 1 ( satu ) pintu, dengan mekanisme, persyaratan, biaya, dan waktu yang transparan untuk kesempurnaan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.32/498/V/Bangda tentang Petunjuk pelaksanaan Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 yang memiliki tujuan dan sasaran untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, serta mampu meningkatkan hak – hak masyarakat dalam pelayanan publik.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Badung menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disusul Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah kemudian Peraturan Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Mandat dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dibentuklah Perangkat Daerah saat ini yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta dengan tugas serta fungsinya.

 

MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT :

Maksud                       :  Meningkatkan proses pelayanan perizinan dan non perizinan serta mendorong

                                      pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi.

Tujuan dan Manfaat   :   Untuk mempermudah masyarakat dan dunia usaha untuk memperoleh informasi

                                      serta layanan dalam proses perolehan izin dilingkungan Pemerintah Kabupaten

                                      Badung.

  • Dibaca: 691 Pengunjung