John Doe

Tentang DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung merupakan lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal di Kabupaten Badung, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung tertuang dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 84 Tahun 2016 tentang URAIAN TUGAS DINAS DAERAH di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung

Profil DPMPTSP

Visi

"Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui Pembangunan Yang Berlandaskan Tri Hita Karana"

Kebahagiaan adalah suatu keadaan pikiran yang ditandai dengan kecukupan hingga kesenangan, kepuasan TERHADAP 10 (sepuluh) aspek kehidupan yang eksensial yang meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan RUMAH tangga, keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisi rumah sehat, keadaan lingkungan, kondisi keamanan

Misi

  1. Memperkokoh Kerukunan Hidup Bermasyarakat Dalam BingkaiKeragaman Adat, Budaya dan Agama
  2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan PrinsipGood GovernancedanClean Government yang Berbasis TeknologiInformasi dan Komunikasi
  3. Mewujudkan Tatanan Masyarakat yang Tertib, Taat Azas SertaMenjunjung Tinggi Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
  4. Memantapkan Kreativitas Seni dan Budaya Masyarakat yangBerorientasi Pada Pelestarian Kearifan Lokal
  5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berlandaskan PadaPenguatan Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian Masyarakat
  6. Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Potensi Wilayah dan Masyarakat
  7. Meningkatkan Kebahagiaan Masyarakat Melalui Sistem Jaminan Sosial yang Komprehensif
  8. Memperkuat Sinergi Pariwisata Dengan Pertanian yang BerorientasiKepada Agroindustri dan Pelestarian Sumber Daya Alam
  9. Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis Kreativitas dan Inovasi
  1. Untuk mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
  9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
  16. Peraturan Bupati Badung Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah
  17. Peraturan Bupati Badung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah
  18. Peraturan Bupati Badung Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
No Nama NIP Jabatan
1 Dr. Ir. I Made Agus Aryawan S.T. M.T 19720828 199803 1 018 Kepala Dinas
2 Ir. Ida Bagus Ananta Wijaya, M.M. 19680824 199603 1 005 Sekretaris
3 I Gusti Bagus Diana Putra, SE, M.Si 19690219 199503 1 001 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
4 Dra. Ni Made Sukerti, M.Si. 19650428 199503 2 002 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
5 I Dewa Ayu Juristiningsih, S.Sos, M.Si. 19700120 199003 2 006 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
6 Drs. I Wayan Pagonarianto, M.Si. 19660101 199403 1 026 JF. Penata Perizinan Ahli Madya
7 Kadek Kristina Rini, SE.M.Si 19740209 199303 2 002 JF. Penata Perizinan Ahli Madya
8 Sang Nyoman Oka Parmana, ST 19701117 200003 1 005 JF. Penata Perizinan Ahli Madya
9 Ni Made Rai Sukarini, SE., M.A.P 19701109 199203 2 008 Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
10 Putu Astika, S.E. 19740816 200604 1 001 JF. Perencana Ahli Muda
11 Anak Agung Ketut Oka Perwira Negara, S.E. 19790628 200801 1 013 JF. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
12 Komang Agus Sukerta Pramana, S.T., M.T 19810717 200501 1 012 JF. Penata Perizinan Ahli Muda
13 I Made Sugita Jayusman, SE., M.A.P 19790125 200312 1 005 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
14 Ni Putu Putri Susilawati, SE., M.A.P 19761030 199503 2 001 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
15 Nyoman Artha, S.H. 19701023 199303 1 011 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
16 I Wayan Lendra, S.H. 19681231 198903 1 058 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
17 I Made Edi Wahyudi, S.H. 19830217 200604 1 009 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
18 I Nyoman Diana, S.S., M.A.P. 19680628 201406 1 001 JF. Penata Perizinan Ahli Muda
19 Rai Putri Setiati WS, SE., MAP. 19731118 200902 2 001 JF. Penata Perizinan Ahli Muda
20 Ida Bagus Triyudha Aksara Pidada, SE. 19760126 200003 1 002 JF. Penata Perizinan Ahli Muda
21 Ayu Gede Willnelia, SE., MM 19791114 200604 2 013 JF. Penata Perizinan Ahli Muda
22 Ida Bagus Putu Caniscahayana, SH 19681116 198903 1 009 JF. Penata Perizinan Ahli Muda
23 I Made Wiadnyana, ST 19701013 199903 1 002 JF. Penata Perizinan Ahli Muda
24 Ida Ayu Putu Pradnyawati, S.Sos 19820417 200901 2 008 JF. Penata Perizinan Ahli Muda
25 I Wayan Partama, SH 19731219 200604 1 001 JF. Penata Perizinan Ahli Muda
26 I Ketut Sudibia, SE 19820828 200604 1 011 JF. Penata Perizinan Ahli Muda
27 Ida Bagus Ariyana Mas, ST 19780206 200901 1 009 JF. Penata Perizinan Ahli Muda
28 I Gusti Ayu Ketut Maduryani, SE. 19680415 200003 2 004 Bendahara
29 I Gusti Puteri Maharani Yogyaswari, SE. 19780426 200901 2 006 Bendahara
30 Ni Kompiang Sri Antari,S.H. 19730711 199803 2 006 Penata Keuangan
31 Ni Made Indrayati, S.H 19681118 200701 2 024 Penyusun Laporan Keuangan
32 Ika Yuliani 19740714 200701 2 031 Pengadministrasi Penerimaan
33 I Made Darna, S.E. 19700922 200701 1 021 Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris
34 Maharani Giri Saraswati, S.I.P 19830723 201001 2 017 Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris
35 I Gusti Nyoman Dirga Kusuma, S.E. 19771210 200801 1 013 Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris
36 Ni Kadek Murni, S.E. 19790817 201001 2 034 Analis Tata Usaha
37 Ni Made Surendi, S.H. 19671019 200801 2 006 Analis Layanan Umum
38 I Made Puja Negara 19760630 200901 1 006 Pengadministrasi Umum
39 I Ketut Putra 19751231 200005 1 002 Pengadministrasi Umum
40 I Wayan Sudarma 19700706 200701 1 044 Pengadministrasi Umum
41 I Wayan Supartana 19700212 007011036 Pengadministrasi Umum
42 Luh Putu Dyan Puspita Sari, S.E., M.AP. 19840520 200801 2 011 Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
43 I Gusti Made Suantara, S.E. 19720602 200701 1 037 Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
44 I Made Budi Sumantra, S.M 19851113 200604 1 005 Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
45 I Wayan Agus Purnawirawan, S.E. 19791101 200901 1 006 Analis Kinerja
46 Ni Ketut Toni Miryanti, S.Sos 19761204 200801 2 014 Analis Kinerja
47 Ketut Adhi Wira Guna, S.Kom, M.Kom. 19840722 201101 1 010 Analis Kinerja
48 I Nyoman Agus Trisna, S.Si 19690821 200701 1 017 Analis Sistem Informasi
49 Ni Ketut Sueni, S.Sos 19700405 200701 2 044 Analis Pengembangan Potensi Daerah
50 I Gusti Made Agung Sudhiyasa, S.E. 19690401 201001 1 004 Analis Bimbingan Usaha
51 I Kadek Puspa Sugihartha, ST, MT. 19741016 200501 1 007 Analis Investasi dan Permodalan Usaha
52 Ida Ayu Parwati, S.Sos 19731203 20070 1 2012 Analis Pengembangan Potensi Daerah
53 Anak Agung Made Asmini 19680205 200604 2 011 Pengadministrasi Umum
54 Diana Pantja Nurhikasari, S.Sos. 19710415 200701 2 027 Analis Penanaman Modal
55 I Made Karnawa, S.Sos. 19710506 199203 1 003 Pemeriksa Penanaman Modal
56 I Made Sukma Prima Jaya, S.H. 19870418 201101 1 011 Pemeriksa Penanaman Modal
57 I Made Gde Tastra Astina, S.E. 19720620 200701 1 027 Pengawas Penanaman Modal
58 Ni Made Pusdikarini, S.E. 19790206 200701 2 012 Pengawas Penanaman Modal
59 Ida Bagus Gede Arjana, S.T. 19681231 200801 1 098 Pengawas Penanaman Modal
60 Ni Luh Wartini, S.E. 19730725 200604 2 002 Pengawas Penanaman Modal
61 Tjokorda Gde Oka Dalem Darma Putra, SH. 19770210 200901 1 012 Analis Data Dan Informasi
62 I Gst. Ayu Ketut Suparmi, SE. 19710520 199703 2 006 Analis Dokumen Perizinan
63 Ida Ayu Mas Arumini, SE. 19710801 199403 2 008 Analis Dokumen Perizinan
64 Ida Ayu Made Taman, SE. 19710324 199203 2 008 Analis Dokumen Perizinan
65 Ida Ayu Sri Atningsih, S.H. 19741004 199503 2 002 Analis Dokumen Perizinan
66 Ida Bagus Ariawan, S.S. 19730424 201001 1 005 Analis Dokumen Perizinan
67 Ni Wayan Rumiasih, S.H. 19720207 200701 2 024 Analis Dokumen Perizinan
68 Ni Wayan Sony Muryati, S.E. 19701130 199403 2 007 Analis Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan
69 Ni Ketut Dewi Ratna Adi, S.E. 19710930 200801 2 005 Analis Dokumen Perizinan
70 I Ketut Kamayana, S.E. 19710820 199703 1 004 Analis Pelayanan Publik
71 I Made Budiartha, S.Kom 19880127 201101 1 008 Analis Data dan Informasi
72 Ni Luh Gede Agustini, S.E. 19750802 200701 2 019 Analis Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan
73 I Made Adi Sudiasa, S.Sos. 19700322 199203 1 009 Analis Dokumen Perizinan
74 I Dewa Gede Suyadi Atmaja, SIP. 19701227 200701 1 012 Analis Dokumen Perizinan
75 Ida Bagus Ketut Purnamayana, S.H. 19690601 200701 1 034 Analis Dokumen Perizinan
76 Ida Ayu Putri Sarisaraswati, S.E., M.A.P 19791222 201001 2 009 Analis Dokumen Perizinan
77 Ni Luh Putu Wahyuni Yudhawati, S.E 19750812 200801 2 017 Analis Dokumen Perizinan
78 I Putu Eka Artawana, S.H. 19780309 200801 1 013 Analis Dokumen Perizinan
79 I Wayan Sada, S.H. 19730707 200901 1 006 Analis Dokumen Perizinan
80 Wayan Lenyad 19701231 199303 1 045 Pengadministrasi Perizinan
81 I Gede Oka Ardika 19670806 200701 1 038 Pengadministrasi Perizinan
82 I Nyoman Widiasa 19690321 200701 1 019 Pengadministrasi Perizinan
83 A.A. Gede Bagus Dwijawan Pemayun, ST. 19730414 200901 1 008 Analis Dokumen Perizinan
84 I Wayan Agus Puspanegara, SH. 19781015 200801 1 012 Analis Dokumen Perizinan
85 I Wayan Gunawan, S.H. 19730223 200901 1 005 Analis Dokumen Perizinan
86 I Gusti Putu Wiratma, ST. 19661226 200801 1 003 Analis Dokumen Perizinan
87 I Nyoman Murdana, S.H. 19790612 200604 1 014 Analis Dokumen Perizinan
88 I Nyoman Gendriana, SH. 19721225 200701 1 020 Analis Dokumen Perizinan
89 I Wayan Gede Sudirta 19770218 200701 1 006 Pengadministrasi Perizinan
90 Ida Bagus Putu Eka Suwitra 19751017 200601 1 006 Pengadministrasi Perizinan
91 Enny Susani, S.E 19730405 200901 2 007 Analis Pengaduan Masyarakat
92 Ni Komang Ary, S.H., M.A.P 19790626 200901 2 004 Penyusun Bahan Penerapan Standar Wajib dan Penanganan Pengaduan
Lates Post

Uraian Tugas dan Fungsi


Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung tertuang dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 84 Tahun 2016 tentang URAIAN TUGAS DINAS DAERAH di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung

Download di sini

Perkembangan Kelembagaan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung
2008
UPT (Unit Pelaksana Teknis)

Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Badung.

2013
BPPT (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu)

Berdasarkan Perda Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung.

2016
DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

Berdasarkan Perda Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

2018
Mal Pelayanan Publik

Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung.

Seragam Dinas

Berikut merupakan seragam dinas kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Attribut Seragam


Seragam Hari Senin

Seragam Hari Selasa

Seragam Hari Rabu

Seragam Hari Kamis

Seragam Hari Jumat


Jam Pelayanan

Hari Senin - Kamis
08.00 - 15.30 WITA
08.00 - 15.30 WITA
08.00 - 15.30 WITA
Hari Jumat
08.00 - 11.30 WITA
08.00 - 11.30 WITA
08.00 - 11.30 WITA

Berbagai Penghargaan

Sebagai instansi Pelayanan Publik di Kabupaten Badung, kami berkomitmen akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.

Pelayanan Publik A

Pelayanan Prima

KEMENPAN RB

Pelayanan Prima merupakan wujud apresiasi dari Pemerintah Pusat kepada kami khususnya dalam prestasi, kinerja menerapkan prinsip pelayanan prima dan inovasi dalam pelayanan publik.

Adicita Sewaka Pertiwi

Adicita Sewaka Pertiwi

KEMENPAN RB

Merupakan penghargaan atas komitmen dan kinerja dalam pembinaan pelayanan publik sehingga terwujud pelayanan prima pada unit penyelenggara pelayanan publik (UPP) dengan kategori pelayanan prima (A) sebanyak tiga kali berturut turut.

Zona Integritas Badung

Zona Integritas

KEMENPAN RB

Merupakan predikat yang kami raih dalam komitmen kuat untuk memberantas korupsi serta peningkatan pelayanan melalui reformasi birokrasi.