John Doe

Tentang DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung merupakan lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal di Kabupaten Badung, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupxaten Badung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung tertuang dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 84 Tahun 2016 tentang URAIAN TUGAS DINAS DAERAH di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung

Profil DPMPTSP

"Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan Tri Hita Karana Menuju Masyarakat Maju, Damai Dan Sejahtera."

  1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama
  2. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
  3. Memantapkan tata kelola pemerintah dengan menerapkan prinsip GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNANCE.
  4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.
  5. Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
  6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia).
  7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
  8. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.
  9. Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.
  1. 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
  2. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
  3. Inpres Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.
  4. Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  5. Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah.
  6. Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
  8. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
  9. Peraturan Bupati Badung Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Dinas Daerah
  10. Peraturan Bupati Badung Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  11. Peraturan Bupati Badung Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Secara Online
Caleb Cruz

Rizky Ananda Dwi Saputra

NIP 1234567890

Tester Jabatan

Caleb Cruz

Rizky Ananda Dwi Saputra

NIP 1234567890

Tester Jabatan

Lates Post

Uraian Tugas dan Fungsi


Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung tertuang dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 84 Tahun 2016 tentang URAIAN TUGAS DINAS DAERAH di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung

Download di sini

Perkembangan Kelembagaan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung
2008
UPT (Unit Pelaksana Teknis)

Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Badung.

2013
BPPT (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu)

Berdasarkan Perda Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung.

2016
DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

Berdasarkan Perda Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

2018
Mal Pelayanan Publik

Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung.

Berbagai Penghargaan

Sebagai instansi Pelayanan Publik di Kabupaten Badung, kami berkomitmen akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.

Gilbert Hughes

Pelayanan Prima

KEMENPAN RB

Pelayanan Prima merupakan wujud apresiasi dari Pemerintah Pusat kepada kami khususnya dalam prestasi, kinerja menerapkan prinsip pelayanan prima dan inovasi dalam pelayanan publik.

Gilbert Hughes

Zona Integritas

KEMENPAN RB

Merupakan predikat yang kami raih dalam komitmen kuat untuk memberantas korupsi serta peningkatan pelayanan melalui reformasi birokrasi.

Gilbert Hughes

Sertifikasi ISO 9001:2015

PT. Garuda Sertifikasi Indonesia

Merupakan standar internasional yang menunjukkan kemampuan secara konsisten dalam produk dan layanan yang memenuhi keinginan masyarakat dan persyaratan peraturan.