John Doe

Tentang DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung merupakan lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal di Kabupaten Badung, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung tertuang dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Profil DPMPTSP

Visi

"Mewujudkan Pariwisata Badung Yang Berkualitas Berlandaskan Nilai-Nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali"

Pembangunan sektor pariwisata harus dilakukan secara berkualitas, dan dalam pelaksanaannya harus merupakan implementasi dari nilai-nilai nangun sat kerthi loka bali yaitu pemuliaan manusia dan pemuliaan alam semesta antara lain melalui peningkatan kerukunan hidup beragama, pelestarian adat dan budaya, mewujudkan kebersihan dan kelestarian alam lingkungan, meningkatkan kualitas dan kuantitas infra struktur sehingga terwujud keharmonisan hubungan antara manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam lingkungan.

Misi

  1. Memperkokoh kerukunan hidup umat beragama serta melestarikan tradisi, adat, seni dan budaya Bali
  2. Meningkatkan kualitas kehidupan krama Badung di bidang Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan sosial
  3. Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru secara merata diseluruh wilayah Kabupaten Badung melalui optimalisasi potensi wilayah
  4. Mengintegrasikan pembangunan sektor pertanian dengan pariwisata
  5. Meningkatkan kualitas infra struktur publik di Kawasan pariwisata, permukiman serta membangun jaringan jalan baru
  6. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan professional berbasis kompetensi dan digitalisasi
  7. Meningkatkan pariwisata Badung berkualitas
  1. Untuk mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
  9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
  16. Peraturan Bupati Badung Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah
  17. Peraturan Bupati Badung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah
  18. Peraturan Bupati Badung Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
No Nama NIP Jabatan
1 Dr. Ir. I Made Agus Aryawan, S.T.,M.T. 19720828 199803 1 018 Kepala Dinas
2 Ir. Ida Bagus Ananta Wijaya, M.M. 19680824 199603 1 005 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
3 Ni Made Rai Sukarini, SE., M.A.P. 19701109 199203 2 008 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
4 I Gusti Bagus Diana Putra, S.E.,M.Si. 19690219 199503 1 001 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
5 I Dewa Ayu Juristiningsih, S.Sos, M.Si. 19700120 199003 2 006 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
6 Komang Agus Sukerta Pramana, S.T., M.T. 19810717 200501 1 012 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
7 Ayu Gede Willnelia, SE., M.M. 19791114 200604 2 013 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
8 Dra. Ni Made Sukerti, M.Si. 19650428 199503 2 002 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
9 Drs. I Wayan Pagonarianto, M.Si. 19660101 199403 1 026 JF. Penata Perizinan Ahli Madya
10 Sang Nyoman Oka Parmana, S.T. 19701117 200003 1 005 JF. Penata Perizinan Ahli Madya
11 Kadek Kristina Rini, S.E.,M.Si. 19740209 199303 2 002 JF. Penata Perizinan Ahli Madya
12 I Made Sugita Jayusman, S.E., M.A.P. 19790125 200312 1 005 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
13 Ni Putu Putri Susilawati, S.E., M.A.P. 19761030 199503 2 001 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
14 Nyoman Artha, S.H. 19701023 199303 1 011 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
15 I Wayan Lendra, S.H. 19681231 198903 1 058 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
16 I Made Edi Wahyudi, S.H. 19830217 200604 1 009 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
17 I Kadek Puspa Sugihartha, S.T.,M.T. 19741016 200501 1 007 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
18 Luh Putu Dyan Puspita Sari, S.E.,M.A.P. 19840520 200801 2 011 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
19 A.A. Gede Bagus Dwijawan Pemayun, S.T. 19730414 200901 1 008 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
20 I Made Karnawa, S.Sos. 19710506 199203 1 003 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
21 I Ketut Kamayana, S.E. 19710820 199703 1 004 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
22 I Made Budiartha, S.Kom. 19880127 201101 1 008 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
23 Ni Luh Putu Wahyuni Yudhawati, S.E 19750812 200801 2 017 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
24 Ida Ayu Putri Sarisaraswati, S.E., M.A.P. 19791222 201001 2 009 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
25 I Nyoman Agus Trisna, S.Si. 19690821 200701 1 017 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
26 I Made Sukma Prima Jaya, S.H. 19870418 201101 1 011 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
27 I Made Adi Sudiarsa, S.Sos. 19700322 199203 1 009 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
28 Ni Wayan Sony Muryati, S.E. 19701130 199403 2 007 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
29 Ida Ayu Made Taman, S.E. 19710324 199203 2 008 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
30 Ida Ayu Sri Atningsih, S.H. 19741004 199503 2 002 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
31 Ida Ayu Mas Arumini, S.E. 19710801 199403 2 008 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
32 I Gst. Ayu Ketut Suparmi, S.E. 19710520 199703 2 006 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
33 Diana Pantja Nurhikasari,S.Sos. 19710415 200701 2 027 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
34 Ni Luh Gede Agustini, S.E. 19750802 200701 2 019 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
35 Ida Bagus Gede Arjana, S.T. 19681231 200801 1 098 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
36 Ni Ketut Sueni, S.Sos. 19700405 200701 2 044 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
37 Ni Komang Ary, S.H.,M.A.P. 19790626 200901 2 004 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
38 Ni Ketut Dewi Ratna Adi, S.E. 19710930 200801 2 005 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
39 I Dewa Gede Suyadi Atmaja, S.I.P. 19701227 200701 1 012 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
40 I Gusti Made Agung Sudhiyasa, S.E. 19690401 201001 1 004 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
41 Ni Luh Wartini, S.E. 19730725 200604 2 002 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
42 Enny Susani, S.E. 19730405 200901 2 007 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
43 Ida Bagus Ketut Purnamayana, S.H. 19690601 200701 1 034 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
44 I Wayan Agus Puspanegara, S.H.,M.H. 19781015 200801 1 012 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
45 I Wayan Agus Purnawirawan, S.E. 19791101 200901 1 006 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
46 I Wayan Sada, S.H. 19730707 200901 1 006 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
47 Tjokorda Gde Oka Dalem Darma Putra, SH. 19770210 200901 1 012 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
48 I Putu Eka Artawana, S.H. 19780309 200801 1 013 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
49 I Nyoman Gendriana, S.H. 19721225 200701 1 020 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
50 I Nyoman Murdana, S.H. 19790612 200604 1 014 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
51 I Made Budi Sumantra, S.M. 19851113 200604 1 005 Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
52 I Wayan Partama, S.H. 19731219 200604 1 001 JF. Penata Perizinan Ahli Muda
53 I Ketut Sudibia, S.E. 19820828 200604 1 011 JF. Penata Perizinan Ahli Muda
54 Ida Bagus Ariyana Mas, S.T. 19780206 200901 1 009 JF. Penata Perizinan Ahli Muda
55 I Made Wiadnyana, S.T. 19701013 199903 1 002 JF. Penata Perizinan Ahli Muda
56 Ida Ayu Putu Pradnyawati, S.Sos. 19820417 200901 2 008 JF. Penata Perizinan Ahli Muda
57 Ida Bagus Putu Caniscahyana, S.H. 19681116 198903 1 009 JF. Penata Perizinan Ahli Muda
58 Ida Bagus Triyudha Aksara Pidada, S.E. 19760126 200003 1 002 JF. Penata Perizinan Ahli Muda
59 Rai Putri Setiati WS, S.E., M.A.P. 19731118 200902 2 001 JF. Penata Perizinan Ahli Muda
60 I Nyoman Diana, S.S.,M.A.P. 19680628 201406 1 001 JF. Penata Perizinan Ahli Muda
61 Putu Astika, S.E. 19740816 200604 1 001 JF. Perencana Ahli Muda
62 Anak Agung Ketut Oka Perwira Negara, S.E. 19790628 200801 1 013 JF. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
63 I Gusti Ayu Ketut Maduryani, S.E. 19680415 200003 2 004 Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara Pengeluaran)
64 I Gusti Puteri Maharani Yogyaswari, S.E. 19780426 200901 2 006 Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara Penerimaan)
65 Ni Kompiang Sri Antari, S.H. 19730711 199803 2 006 Penelaah Teknis Kebijakan (Penata Keuangan)
66 Ni Made Indrayati, S.H. 19681118 200701 2 024 Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Laporan Keuangan)
67 I Made Darna, S.E. 19700922 200701 1 021 Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris)
68 Maharani Giri Saraswati, S.I.P. 19830723 201001 2 017 Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris)
69 Ni Kadek Murni, S.E. 19790817 201001 2 034 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Tata Usaha)
70 Ni Made Surendi, S.H. 19671019 200801 2 006 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Layanan Umum)
71 Ketut Adhi Wira Guna, S.Kom., M.Kom. 19840722 201101 1 010 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Kinerja)
72 Ni Ketut Toni Miryanti, S.Sos. 19761204 200801 2 014 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Kinerja)
73 Ida Bagus Ariawan, S.S. 19730424 201001 1 005 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Dokumen Perizinan)
74 I Wayan Gunawan, S.H. 19730223 200901 1 005 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Dokumen Perizinan)
75 I Made Gde Tastra Astina, S.E. 19720620 200701 1 027 Penelaah Teknis Kebijakan (Pengawas Penanaman Modal)
76 I Made Rai Kariasa, S.Sos., M.I.Kom 19750203 200003 1 002 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Investasi dan Permodalan Usaha)
77 Ika Yuliani, S.AP. 19740714 200701 2 031 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Penerimaan)
78 I Made Puja Negara, S.AP. 19760630 200901 1 006 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Umum)
79 I Ketut Putra 19751231 200005 1 002 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Umum)
80 I Wayan Sudarma 19700706 200701 1 044 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Umum)
81 I Wayan Supartana 19700212 007011036 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Umum)
82 Anak Agung Made Asmini 19680205 200604 2 011 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Umum)
83 Wayan Lenyad 19701231 199303 1 045 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Perizinan)
84 I Gede Oka Ardika - Penisun TMT 1-09-2025
85 I Nyoman Widiasa 19690321 200701 1 019 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Perizinan)
86 Ida Bagus Putu Eka Suwitra 19751017 200601 1 006 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Perizinan)
87 I Wayan Gede Sudirta 19770218 200701 1 006 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Perizinan)
88 I Dewa Made Satya Guna Dharma, S.Kom. - Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
89 Muhammad Yusuf Idhza Akbar, S.Kom. - Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
90 I Putu Pradnyana Iswara, S.Kom. - Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
91 Gusti Agung Suastika Adinata, S.Kom. - Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
92 Ni Nyoman Suciana Dewi Ayudia Merta, S.Kom. - Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
93 I Gusti Agung Alit Agung Sri Arsedi, S.H. - Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan
94 Ni Putu Eka Astarini, S.E. - PPPK
95 I Wayan Ogik Diknas Kanega Wijaya - PPPK
96 Kadek Duana Putra - PPPK
97 Ni Made Widyasasmita Muliana, S.S. - PPPK
98 Ni Made Rosita Pebrianti, S.M. - PPPK
99 I Kadek Bagus Hari Rama Sanjaya, S.H. - PPPK
100 Ni Putu Intan Primandani, S.E. - PPPK
101 Ni Made Ratnasih, S.M. - PPPK
102 Ni Putu Putri Dewi, S.E. - PPPK
103 Ni Putu Ira Suartini, S.S. - PPPK
104 Ni Luh Putu Riristya Dewi, S.Kom. - PPPK
105 A.A. Istri Mirah Primaswari, S.T. - PPPK
106 Ni Kadek Dwiraravika, S.T. - PPPK
107 Ida Bagus Ari Prabawa, SE. Ak. - PPPK
108 Kadek Dinda Pratiwi, S.Ak. - PPPK
109 Ni Putu Putri Pradnyasasmitha Suberata, S.M. - PPPK
110 Ni Putu Devi Nita Sari, S.Tr. Keb. - PPPK
111 Putu Alit Ariadi, S.E. - PPPK
112 Sagung Rani Aripuspita, S.Si. Kom. - PPPK
113 I Putu Wahyu Sedana Yoga, S.Kom. - PPPK
114 Ayu Putu Rifa Korpriantini , S. Pd. - PPPK
115 I Kadek Dwi Hendranatha, S. Kom. - PPPK
116 Ida Ayu Utari Dewi, S.E. - PPPK
117 Dewa Ayu Agung Nirmala Dewi, S.Kom. - PPPK
118 Ni Luh Putu Damayanti, S. Kom. - PPPK
119 Ni Luh Made Uti Tiasmi, S. Kom. - PPPK
120 Dewa Ketut Murni, S.Pd. - PPPK
121 I Dewa Gede Arum Saputra, S.Tr.Pi. - PPPK
122 Julian Reynold Sareng, S.Pd. - PPPK
123 Dewa Ayu Putu Widya Riadiningrat, S.P.W.K. - PPPK
124 Ketut Shanti Dewi Wibawani, S.T. - PPPK
125 I Dewa Ayu Nyoman Ary Adnyani , S.T. - PPPK
126 Putu Jesa Putri Yasari, S.S. - PPPK
127 I Made Donny Dharma Putra S.Kom. - PPPK
128 I Ketut Ady Mulyana Putra - Pegawai Non ASN

Uraian Tugas dan Fungsi


Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung tertuang dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Download di sini

Perkembangan Kelembagaan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung
2008
UPT (Unit Pelaksana Teknis)

Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Badung.

2013
BPPT (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu)

Berdasarkan Perda Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung.

2016
DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

Berdasarkan Perda Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

2018
Mal Pelayanan Publik

Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung.

Seragam Dinas

Berikut merupakan seragam dinas kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Attribut Seragam


Seragam Hari Senin

Seragam Hari Selasa

Seragam Hari Rabu

Seragam Hari Kamis

Seragam Hari Jumat


Jam Pelayanan

Hari Senin - Kamis
08.00 - 15.30 WITA
08.00 - 15.30 WITA
08.00 - 15.30 WITA
Hari Jumat
08.00 - 11.30 WITA
08.00 - 11.30 WITA
08.00 - 11.30 WITA

Berbagai Penghargaan

Sebagai instansi Pelayanan Publik di Kabupaten Badung, kami berkomitmen akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.

Pelayanan Publik A

Pelayanan Prima

KEMENPAN RB

Pelayanan Prima merupakan wujud apresiasi dari Pemerintah Pusat kepada kami khususnya dalam prestasi, kinerja menerapkan prinsip pelayanan prima dan inovasi dalam pelayanan publik.

Adicita Sewaka Pertiwi

Adicita Sewaka Pertiwi

KEMENPAN RB

Merupakan penghargaan atas komitmen dan kinerja dalam pembinaan pelayanan publik sehingga terwujud pelayanan prima pada unit penyelenggara pelayanan publik (UPP) dengan kategori pelayanan prima (A) sebanyak tiga kali berturut turut.

Zona Integritas Badung

Zona Integritas

KEMENPAN RB

Merupakan predikat yang kami raih dalam komitmen kuat untuk memberantas korupsi serta peningkatan pelayanan melalui reformasi birokrasi.

Daftar Penghargaan

No Nama Penghargaan Instansi Pemberi
Tahun 2017
1 Mangupura Award Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Badung
2 Role Model Nasional Pelayanan Publik Tahun 2017 Kategori Sangat Baik (A-) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Tahun 2018
1 Penghargaan Gerakan Revolusi Mental Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
2 Role Model Nasional Pelayanan Publik Tahun 2017 Kategori Sangat Baik (A-) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
3 Penganugerahan Sertipikat ISO 9001:2015 PT. CHESNA CERTIFICATION
4 Mangupura Award Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Badung
Tahun 2019
1 Public Service Award Bali 2019 MARKPLUS.INC
2 Presidential Award 2019 Kategori Policy Maker International Council For Small Business (ICSB) Indonesia
3 Komisi Informasi Bali Award 2019 Sebagai Peringkat Pertama Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali)
4 Pelayanan Publik Tahun 2019 Kategori Pelayanan Prima (A) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
5 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2019 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
6 Penghargaan ISO 9001:2015 PT Garuda Sertifikasi Indonesia
Tahun 2020
1 Public Service Award Bali 2020 MARKPLUS.INC
2 Komisi Informasi Bali Award 2020 Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali)
Tahun 2021
1 Penghargaan Role Model Pelayanan Publik Kategori (A) Pelayanan Prima dan Piala Adicita Sewaka Pertiwi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
2 Penghargaan Evaluasi Kepatuhan Terhadap Amanat Tentang Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Badung
3 Penghargaan Nomine PTSP dengan Kinerja Sangat Baik Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM)
4 Penghargaan Public Service Award of The Year Bali Tahun 2021 MARKPLUS.INC
Tahun 2022
1 SNI ISO 9001:2015 PT Garuda Sertifikasi Indonesia
2 Penghargaan Anugrah Layanan Investasi (ALI) Dengan Memperoleh Peringkat Ke – 3 Tingkat Nasional Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM)
3 Penghargaan Public Service Of The Year Bali – Nusra Tingkat Nasional MARKPLUS.INC
4 Penghargaan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional Dengan Kategori Pelayanan Prima Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
5 Penghargaan Evaluasi Prevention Corruption (MCP) Korsupgah KPK RI Tingkat Kabupaten KPK RI
6 Penghargaan Ombudsman Republik Indonesia Memperoleh Peringkat 2 dengan Nilai 97,53 Ombudsman RI
7 Penghargaan Komisi Informasi Provinsi Bali Kategori Informatif Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali)
Tahun 2023
1 Penghargaan Penyelenggara Mall Pelayanan Publik Terbaik Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
2 Penghargaan Manggupra Award Peringkat 1 Kategori Predikat Zona Hijau (Tingkat Kepatuhan Tinggi) Pemerintah Kabupaten Badung
3 Penghargaan dari Ombudsman RI Perwakilan Bali Ombudsman RI Perwakilan Bali
4 Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 PT Garuda Sertifikasi Indonesia
Tahun 2024
1 Penghargaan Pelayanan Prima dari Bupati Badung Pemerintah Kabupaten Badung
2 Penghargaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2023 Ombudsman RI Perwakilan Bali
3 Public Service Innovation CNN Indonesia
4 Penghargaan Anugerah Layanan Investasi Terbaik Pertama Kementerian Investasi/BKPM
5 Penghargaan Anugerah PANDU Negeri 2024 Kategori Gold Indonesian Institute For Public Governance (IIPG)
6 Penghargaan Penyelenggaraan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
7 Penilaian Audit Kearsipan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Badung
8 Penghargaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2024 Ombudsman RI Perwakilan Bali
9 Penghargaan Manggupra Award 2023 Peringkat II Kategori Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Badung
10 Penghargaan Mal Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima Tahun 2024 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia