John Doe

Tentang DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung merupakan lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal di Kabupaten Badung, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung tertuang dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Profil DPMPTSP

Visi

"Mewujudkan Pariwisata Badung Yang Berkualitas Berlandaskan Nilai-Nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali"

Pembangunan sektor pariwisata harus dilakukan secara berkualitas, dan dalam pelaksanaannya harus merupakan implementasi dari nilai-nilai nangun sat kerthi loka bali yaitu pemuliaan manusia dan pemuliaan alam semesta antara lain melalui peningkatan kerukunan hidup beragama, pelestarian adat dan budaya, mewujudkan kebersihan dan kelestarian alam lingkungan, meningkatkan kualitas dan kuantitas infra struktur sehingga terwujud keharmonisan hubungan antara manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam lingkungan.

Misi

  1. Memperkokoh kerukunan hidup umat beragama serta melestarikan tradisi, adat, seni dan budaya Bali
  2. Meningkatkan kualitas kehidupan krama Badung di bidang Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan sosial
  3. Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru secara merata diseluruh wilayah Kabupaten Badung melalui optimalisasi potensi wilayah
  4. Mengintegrasikan pembangunan sektor pertanian dengan pariwisata
  5. Meningkatkan kualitas infra struktur publik di Kawasan pariwisata, permukiman serta membangun jaringan jalan baru
  6. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan professional berbasis kompetensi dan digitalisasi
  7. Meningkatkan pariwisata Badung berkualitas
  1. Untuk mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
  9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
  16. Peraturan Bupati Badung Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah
  17. Peraturan Bupati Badung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah
  18. Peraturan Bupati Badung Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
No Nama NIP Jabatan
1 Made Surya Dharma, S.Sos., M.Si 197707202008121001 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung
2 Kadek Kristina Rini, S.E.,M.Si. 197402091993032002 Sekretaris Dinas
3 I Gusti Puteri Maharani Yogyaswari, S.E. 197804262009012006 Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
4 Ir. Ida Bagus Ananta Wijaya, M.M. 196808241996031005 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
5 Ni Made Rai Sukarini, SE., M.A.P. 197011091992032008 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
6 I Gusti Bagus Diana Putra, S.E.,M.Si. 196902191995031001 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
7 I Dewa Ayu Juristiningsih, S.Sos, M.Si. 197001201990032006 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
8 Komang Agus Sukerta Pramana, S.T., M.T. 198107172005011012 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
9 Ayu Gede Willnelia, SE., M.M. 197911142006042013 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
10 Sang Nyoman Oka Parmana, S.T. 197011172000031005 JF. Penata Perizinan Ahli Madya
11 I Made Sugita Jayusman, S.E., M.A.P. 197901252003121005 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
12 Ni Putu Putri Susilawati, S.E., M.A.P. 197610301995032001 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
13 Nyoman Artha, S.H. 197010231993031011 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
14 I Wayan Lendra, S.H. 196812311989031058 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
15 I Made Edi Wahyudi, S.H. 198302172006041009 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
16 I Kadek Puspa Sugihartha, S.T.,M.T. 197410162005011007 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
17 Luh Putu Dyan Puspita Sari, S.E.,M.A.P. 198405202008012011 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
18 A.A. Gede Bagus Dwijawan Pemayun, S.T. 197304142009011008 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
19 I Made Karnawa, S.Sos. 197105061992031003 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
20 I Ketut Kamayana, S.E. 197108201997031004 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
21 I Made Budiartha, S.Kom. 198801272011011008 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
22 Ni Luh Putu Wahyuni Yudhawati, S.E 197508122008012017 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
23 Ida Ayu Putri Sarisaraswati, S.E., M.A.P. 197912222010012009 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
24 I Nyoman Agus Trisna, S.Si. 196908212007011017 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
25 I Made Sukma Prima Jaya, S.H. 198704182011011011 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
26 Ida Bagus Gede Arjana, S.T. 196812312008011098 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
27 Diana Pantja Nurhikasari,S.Sos. 197104152007012027 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
28 Putu Astika, S.E. 197408162006041001 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
29 I Made Adi Sudiarsa, S.Sos. 197003221992031009 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
30 Ni Wayan Sony Muryati, S.E. 197011301994032007 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
31 Ida Ayu Made Taman, S.E. 197103241992032008 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
32 Ida Ayu Sri Atningsih, S.H. 197410041995032002 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
33 Ida Ayu Mas Arumini, S.E. 197108011994032008 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
34 I Gst. Ayu Ketut Suparmi, S.E. 197105201997032006 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
35 Ni Luh Gede Agustini, S.E. 197508022007012019 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
36 Ni Ketut Sueni, S.Sos. 197004052007012044 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
37 Ni Komang Ary, S.H.,M.A.P. 197906262009012004 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
38 I Dewa Gede Suyadi Atmaja, S.I.P. 197102272007011012 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
39 I Gusti Made Agung Sudhiyasa, S.E. 196904012010011004 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
40 Ni Luh Wartini, S.E. 197307252006042002 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
41 Ni Ketut Dewi Ratna Adi, S.E. 197109302008012005 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
42 Ida Bagus Ketut Purnamayana, S.H. 196906012007011034 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Dokumen Perizinan)
43 I Wayan Agus Puspanegara, S.H.,M.H. 197810152008011012 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
44 I Wayan Agus Purnawirawan, S.E. 197911012009011006 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
45 I Wayan Sada, S.H. 197307072009011006 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
46 I Putu Eka Artawana, S.H. 197803092008011013 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
47 Tjokorda Gde Oka Dalem Darma Putra, SH. 197702102009011012 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
48 Enny Susani, S.E. 197304052009012007 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
49 Ni Wayan Rumiasih, S.H. 197202072007012024 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
50 Ida Ayu Parwati, S.Sos 197312032007012012 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
51 I Gusti Nyoman Dirga Kusuma, S.E. 197712102008011013 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
52 I Gusti Made Suantara, S.E. 197206022007011037 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
53 I Nyoman Gendriana, S.H. 197212252007011020 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
54 I Nyoman Murdana, S.H. 197906122006041014 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
55 I Made Budi Sumantra, S.M. 198511132006041005 JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
56 I Wayan Partama, S.H. 197312192006041001 JF. Penata Perizinan Ahli Muda
57 I Ketut Sudibia, S.E. 198208282006041011 JF. Penata Perizinan Ahli Muda
58 Ida Bagus Ariyana Mas, S.T. 197802062009011009 JF. Penata Perizinan Ahli Muda
59 I Made Wiadnyana, S.T. 197010131999031002 JF. Penata Perizinan Ahli Muda
60 Ida Ayu Putu Pradnyawati, S.Sos. 198204172009012008 JF. Penata Perizinan Ahli Muda
61 Ida Bagus Triyudha Aksara Pidada, S.E. 197601262000031002 JF. Penata Perizinan Ahli Muda
62 Rai Putri Setiati WS, S.E., M.A.P. 197311182009022001 JF. Penata Perizinan Ahli Muda
63 Ni Kompiang Sri Antari, S.H. 197307111998032006 Penelaah Teknis Kebijakan (Penata Keuangan)
64 Ni Made Indrayati, S.H. 196811182007012024 Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Laporan Keuangan)
65 I Made Darna, S.E. 197009222007011021 Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris)
66 Maharani Giri Saraswati, S.I.P. 198307232010012017 Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris)
67 Ketut Adhi Wira Guna, S.Kom., M.Kom. 198407222011011010 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Kinerja)
68 Ni Ketut Toni Miryanti, S.Sos. 197612042008012014 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Kinerja)
69 Ida Bagus Ariawan, S.S. 197304242010011005 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Dokumen Perizinan)
70 I Wayan Gunawan, S.H. 197302232009011005 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Dokumen Perizinan)
71 I Made Gde Tastra Astina, S.E. 197206202007011027 Penelaah Teknis Kebijakan (Pengawas Penanaman Modal)
72 I Made Rai Kariasa, S.Sos., M.I.Kom 197502032000031002 Penelaah Teknis Kebijakan (Analis Investasi dan Permodalan Usaha)
73 Ika Yuliani, S.AP. 197407142007012031 Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara)
74 I Made Puja Negara, S.AP. 197606302009011006 Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris)
75 I Ketut Putra 197512312000051002 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Umum)
76 I Wayan Sudarma 197007062007011044 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Umum)
77 I Wayan Supartana 197002102007011036 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Umum)
78 Wayan Lenyad 197012311993031045 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Perizinan)
79 I Nyoman Widiasa 196903212007011019 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Perizinan)
80 Ida Bagus Putu Eka Suwitra 197510172010011006 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Perizinan)
81 I Wayan Gede Sudirta 197702182008011008 Pengadministrasi Perkantoran (Pengadministrasi Perizinan)
82 Muhammad Yusuf Idhza Akbar, S.Kom. 199704182025041007 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
83 Gusti Agung Suastika Adinata, S.Kom. 199706012025041002 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
84 I Putu Pradnyana Iswara, S.Kom. 199709232025041001 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
85 I Dewa Made Satya Guna Dharma, S.Kom. 200109052025041001 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
86 I Nyoman Suciana Dewi Ayudia Merta, S.Kom. 200008302025042007 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
87 I Gusti Agung Alit Agung Sri Arsedi, S.H. 199903102025042005 Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan
88 Ni Putu Eka Astarini, S.E. 198512272025212018 Penata Layanan Operasional
89 Ni Made Widyasasmita Muliana, S.S. 199901192025212001 Penata Layanan Operasional
90 Ni Made Rosita Pebrianti, S.M. 200002072025212003 Penata Layanan Operasional
91 I Kadek Bagus Hari Rama Sanjaya, S.H. 199810142025211003 Penata Layanan Operasional
92 Ni Putu Intan Primandani, S.E. 199710202025212010 Penata Layanan Operasional
93 Ni Made Ratnasih, S.M. 199703022025212006 Penata Layanan Operasional
94 Ni Putu Ayu Kusuma Dewi, S.E. 199803052025212011 Penata Layanan Operasional
95 Ni Putu Ira Suartini, S.S. 199908122025212005 Penata Layanan Operasional
96 Ni Luh Putu Riristya Dewi, S.Kom. 200005042025212003 Penata Layanan Operasional
97 A.A. Istri Mirah Primaswari, S.T. 199611102025212022 Penata Layanan Operasional
98 Ni Kadek Dwiraravika, S.T. 199401312025212013 Penata Layanan Operasional
99 Ida Bagus Ari Prabawa, SE. Ak. 198604012025211027 Penata Layanan Operasional
100 Kadek Dinda Pratiwi, S.Ak. 199711212025212006 Penata Layanan Operasional
101 Ni Putu Putri Pradnyasasmitha Suberata, S.M. 199705012025212016 Penata Layanan Operasional
102 Ni Putu Devi Nita Sari, S.Tr. Keb. 199612162025212012 Penata Layanan Operasional
103 Putu Alit Ariadi, SE. 199608072025211018 Penata Layanan Operasional
104 Sagung Rani Aripuspita, S.Si. Kom. 199611282025212014 Penata Layanan Operasional
105 I Putu Wahyu Sedana Yoga, S.Kom. 199612142025211007 Penata Layanan Operasional
106 Ayu Putu Rifa Korpriantini , S. Pd. 199411292025212028 Penata Layanan Operasional
107 I Kadek Dwi Hendranatha, S. Kom. 199509182025211011 Penata Layanan Operasional
108 Ida Ayu Utari Dewi, S.E. 199612142025212031 Penata Layanan Operasional
109 Dewa Ayu Agung Nirmala Dewi, S.Kom. 199606122025212016 Penata Layanan Operasional
110 Ni Luh Putu Damayanti, S. Kom. 199607182025212020 Penata Layanan Operasional
111 Ni Luh Made Uti Tiasmi, S. Kom. 199607142025212008 Penata Layanan Operasional
112 Dewa Ketut Murni, S.Pd. 198301012025212039 Penata Layanan Operasional
113 I Dewa Gede Arum Saputra, S.Tr.Pi. 199509292025211017 Penata Layanan Operasional
114 Julian Reynold Sareng, S.Pd. 199407302025211013 Penata Layanan Operasional
115 Dewa Ayu Putu Widya Riadiningrat, S.P.W.K. 199608312025212013 Penata Layanan Operasional
116 Ketut Shanti Dewi Wibawani, S.T. 197807022025212011 Penata Layanan Operasional
117 I Dewa Ayu Nyoman Ary Adnyani , S.T. 199210262025212022 Penata Layanan Operasional
118 Putu Jesa Putri Yasari, S.S. 199601072025212019 Penata Layanan Operasional
119 I Made Donny Dharma Putra S.Kom. 199405122025211004 Penata Layanan Operasional
120 I Ketut Ady Mulyana Putra 199203162025211051 Operator Layanan Operasional
121 I Wayan Ogik Diknas Kanega Wijaya 199405022025211003 Pengadministrasi Perkantoran
122 Kadek Duana Putra 199710042025211009 Pengadministrasi Perkantoran

Uraian Tugas dan Fungsi


Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung tertuang dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Download di sini

Perkembangan Kelembagaan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung
2008
UPT (Unit Pelaksana Teknis)

Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Badung.

2013
BPPT (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu)

Berdasarkan Perda Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung.

2016
DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

Berdasarkan Perda Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

2018
Mal Pelayanan Publik

Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung.

Seragam Dinas

Berikut merupakan seragam dinas kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Attribut Seragam


Seragam Hari Senin

Seragam Hari Selasa

Seragam Hari Rabu

Seragam Hari Kamis

Seragam Hari Jumat


Jam Pelayanan

Hari Senin - Kamis
08.00 - 15.30 WITA
08.00 - 15.30 WITA
08.00 - 15.30 WITA
Hari Jumat
08.00 - 11.30 WITA
08.00 - 11.30 WITA
08.00 - 11.30 WITA

Berbagai Penghargaan

Sebagai instansi Pelayanan Publik di Kabupaten Badung, kami berkomitmen akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.

Pelayanan Publik A

Pelayanan Prima

KEMENPAN RB

Pelayanan Prima merupakan wujud apresiasi dari Pemerintah Pusat kepada kami khususnya dalam prestasi, kinerja menerapkan prinsip pelayanan prima dan inovasi dalam pelayanan publik.

Adicita Sewaka Pertiwi

Adicita Sewaka Pertiwi

KEMENPAN RB

Merupakan penghargaan atas komitmen dan kinerja dalam pembinaan pelayanan publik sehingga terwujud pelayanan prima pada unit penyelenggara pelayanan publik (UPP) dengan kategori pelayanan prima (A) sebanyak tiga kali berturut turut.

Zona Integritas Badung

Zona Integritas

KEMENPAN RB

Merupakan predikat yang kami raih dalam komitmen kuat untuk memberantas korupsi serta peningkatan pelayanan melalui reformasi birokrasi.

Daftar Penghargaan

No Nama Penghargaan Instansi Pemberi
Tahun 2017
1 Mangupura Award Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Badung
2 Role Model Nasional Pelayanan Publik Tahun 2017 Kategori Sangat Baik (A-) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Tahun 2018
1 Penghargaan Gerakan Revolusi Mental Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
2 Role Model Nasional Pelayanan Publik Tahun 2017 Kategori Sangat Baik (A-) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
3 Penganugerahan Sertipikat ISO 9001:2015 PT. CHESNA CERTIFICATION
4 Mangupura Award Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Badung
Tahun 2019
1 Public Service Award Bali 2019 MARKPLUS.INC
2 Presidential Award 2019 Kategori Policy Maker International Council For Small Business (ICSB) Indonesia
3 Komisi Informasi Bali Award 2019 Sebagai Peringkat Pertama Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali)
4 Pelayanan Publik Tahun 2019 Kategori Pelayanan Prima (A) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
5 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2019 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
6 Penghargaan ISO 9001:2015 PT Garuda Sertifikasi Indonesia
Tahun 2020
1 Public Service Award Bali 2020 MARKPLUS.INC
2 Komisi Informasi Bali Award 2020 Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali)
Tahun 2021
1 Penghargaan Role Model Pelayanan Publik Kategori (A) Pelayanan Prima dan Piala Adicita Sewaka Pertiwi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
2 Penghargaan Evaluasi Kepatuhan Terhadap Amanat Tentang Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Badung
3 Penghargaan Nomine PTSP dengan Kinerja Sangat Baik Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM)
4 Penghargaan Public Service Award of The Year Bali Tahun 2021 MARKPLUS.INC
Tahun 2022
1 SNI ISO 9001:2015 PT Garuda Sertifikasi Indonesia
2 Penghargaan Anugrah Layanan Investasi (ALI) Dengan Memperoleh Peringkat Ke – 3 Tingkat Nasional Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM)
3 Penghargaan Public Service Of The Year Bali – Nusra Tingkat Nasional MARKPLUS.INC
4 Penghargaan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional Dengan Kategori Pelayanan Prima Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
5 Penghargaan Evaluasi Prevention Corruption (MCP) Korsupgah KPK RI Tingkat Kabupaten KPK RI
6 Penghargaan Ombudsman Republik Indonesia Memperoleh Peringkat 2 dengan Nilai 97,53 Ombudsman RI
7 Penghargaan Komisi Informasi Provinsi Bali Kategori Informatif Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali)
Tahun 2023
1 Penghargaan Penyelenggara Mall Pelayanan Publik Terbaik Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
2 Penghargaan Manggupra Award Peringkat 1 Kategori Predikat Zona Hijau (Tingkat Kepatuhan Tinggi) Pemerintah Kabupaten Badung
3 Penghargaan dari Ombudsman RI Perwakilan Bali Ombudsman RI Perwakilan Bali
4 Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 PT Garuda Sertifikasi Indonesia
Tahun 2024
1 Penghargaan Pelayanan Prima dari Bupati Badung Pemerintah Kabupaten Badung
2 Penghargaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2023 Ombudsman RI Perwakilan Bali
3 Public Service Innovation CNN Indonesia
4 Penghargaan Anugerah Layanan Investasi Terbaik Pertama Kementerian Investasi/BKPM
5 Penghargaan Anugerah PANDU Negeri 2024 Kategori Gold Indonesian Institute For Public Governance (IIPG)
6 Penghargaan Penyelenggaraan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
7 Penilaian Audit Kearsipan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Badung
8 Penghargaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2024 Ombudsman RI Perwakilan Bali
9 Penghargaan Manggupra Award 2023 Peringkat II Kategori Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Badung
10 Penghargaan Mal Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima Tahun 2024 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia