Berita Unggulan
WAKIL BUPATI ENDE, NUSA TENGGARA TIMUR BENCHMARKING PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK KE KABUPATEN BADUNG
Wakil Bupati Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur, Erikos Emanuel Rede didampingi Sekda Kabupaten Ende, Kepala DPMPTSP Kabupaten Ende
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG TINJAU LANGSUNG OBYEK TANAH YANG AKAN DIHIBAHKAN OLEH PT. SULTAN RAJA BAGINDA SEBAGAI JALAN UMUM
Menindaklanjuti Keputusan Satgas Percepatan Investasi BKPM terkait masalah investasi di Jalan Arjuna, Kelurahan Seminyak
WUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK BERINTEGRITAS INSPEKTORAT KABUPATEN BADUNG SOSIALISASIKAN GRATIFIKASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN DI DPMPTSP KABUPATEN BADUNG
Sebagai upaya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR BPSDM KEMENDAGRI REGIONAL YOGYAKARTA BENCHMARKING SECARA VIRTUAL KE KABUPATEN BADUNG
Kepala DPMPTSP Kabupaten Badung yang diwakili oleh Koordinator Pengaduan dan Pelaporan, I Gusti Made Suparta menjadi narasumber
PERANGKAT DAERAH TERKAIT DARI PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH BELAJAR PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BADUNG
Bupati Lombok Tengah tugaskan delapan orang pejabat terkait dari empat Perangkat Daerah
MAHASISWA PROGRAM MAGISTER POLITEKNIK MAGISTER STIA LAN MAKASSAR BENCHMARKING PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Rombongan sebanyak 25 orang dari Mahasiswa Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara (APN)
KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR KELAS I A KOORDINASI DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN KOLABORASI PELAYANAN PADA MPP KABUPATEN BADUNG
Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A, I Nyoman Wiguna didampingi Sekretaris
KEPALA DPMPTSP KABUPATEN BADUNG IKUTI RAPAT KOORDINASI DAN SUPERVISI PTSP BERBASIS ELEKTRONIK DISELENGGARAKAN OLEH KEMENDAGRI SECARA VIRTUAL
Kepala DPMPTSP Kabupaten Badung, I Made Agus Aryawan mengikuti Rapat Koordinasi dan Supervisi
BUPATI SIAK STUDI TIRU PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK KE KABUPATEN BADUNG
Bupati Siak, H. Alfedri bersama rombongan Pemerintah Kabupaten Siak melakukan studi tiru ke Mal Pelayanan Publik